Oleh : Dr.Funco Tanipu,ST,MA*
Soekarno dan Mohammad Hatta hingga kini masih berdampingan pada pecahan uang Rp100.000, seolah menyembunyikan fakta bahwa Dwitunggal proklamator tersebut pernah berakhir dengan pengunduran diri Hatta sebagai wakil presiden pada 1 Desember 1956. Sejarah mencatat bahwa Indonesia pernah mengalami masa-masa tanpa wakil presiden selama lebih dari 16 tahun akibat kekosongan jabatan yang dibiarkan kosong hingga Sri Sultan Hamengkubuwono IX dilantik pada 24 Maret 1973.
Kekosongan kursi nomor dua tersebut meliputi masa kepemimpinan Soekarno dan Soeharto, di mana negara harus menghadapi berbagai peristiwa besar—mulai dari Dekret Presiden 1959 hingga Pemilu 1971—tanpa seorang wakil presiden. Pemerintah bahkan terpaksa menyusun aturan khusus melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1957 untuk mengatur jalannya kepemimpinan eksekutif saat wakil presiden tidak ada.
Mohammad Hatta sendiri sempat memegang kewenangan politik yang sangat luas, termasuk menerbitkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X yang memberikan kewenangan legislatif kepada KNIP. Namun, Hatta juga pernah mengalami masa-masa dramatis ketika ia ditangkap dan diasingkan oleh Belanda ke Bangka sewaktu Agresi Militer II, sementara roda pemerintahan republik dipertahankan melalui PDRI di bawah kepemimpinan Sjafruddin Prawiranegara.
Di luar panggung politik, kehidupan pribadi Hatta diwarnai oleh komitmennya pada ilmu pengetahuan dan janjinya untuk tidak menikah sebelum Indonesia merdeka. Janji tersebut ia tepati dengan menikahi Rahmi Rachim dan menjadikan buku karyanya sendiri, Alam Pikiran Yunani, sebagai maskawin pernikahan mereka, yang mencerminkan kecintaannya yang mendalam terhadap dunia literasi.
Tokoh yang mengakhiri kekosongan panjang jabatan wakil presiden adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX, seorang raja keraton yang dididik mandiri sejak kecil dan menempuh pendidikan hingga ke Leiden, Belanda. Sultan menjalani peran ganda sebagai pemimpin monarki sekaligus pejabat publik modern, kendati ia akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan jabatannya pada 1978 karena pertimbangan kesehatan dan keinginan mengabdi tanpa hambatan protokoler.
Di bawah pemerintahan Soeharto, Indonesia didampingi oleh enam orang wakil presiden dengan latar belakang yang sangat beragam, mulai dari militer, diplomat, birokrat, ahli hukum, hingga ilmuwan teknik. Adam Malik, misalnya, membuktikan bahwa jalur organisasi, kewartawanan, dan diplomasi dapat membawanya menjadi wakil presiden setelah malang melintang mendirikan Antara dan memimpin Sidang Umum PBB.
Para wakil presiden berikutnya seperti Umar Wirahadikusumah dan Sudharmono sama-sama membawa rekam jejak pengawasan keuangan negara serta latar belakang militer dan birokrasi ke dalam istana. Sudharmono bahkan meninggalkan warisan sejarah yang penting berupa Tromol Pos 5000, sebuah saluran pengaduan rakyat yang menjadi cikal bakal partisipasi publik dalam pemerintahan.
Sementara itu, tokoh-tokoh berlatar belakang militer dan teknik seperti Try Sutrisno dan B.J. Habibie turut memperkaya dinamika kekuasaan eksekutif nasional. Habibie yang menjabat dalam waktu singkat akibat kejatuhan Orde Baru kemudian melanjutkan tampuk kepemimpinan sebagai presiden, mengawali tradisi transisi kepemimpinan darurat yang kemudian juga dialami oleh Megawati Soekarnoputri.
Megawati mencatatkan sejarah sebagai satu-satunya perempuan yang pernah menjabat sebagai wakil presiden sekaligus presiden RI, sebelum akhirnya digantikan oleh Hamzah Haz melalui pemilihan di MPR pada Juli 2001. Dinamika politik pun semakin berkembang ketika para mantan presiden dan wakil presiden saling bersaing dalam pemilihan umum langsung pada era reformasi selanjutnya.
Jusuf Kalla kemudian menorehkan rekor unik sebagai satu-satunya orang yang menjabat wakil presiden dua kali dalam periode tidak berurutan di bawah dua presiden yang berbeda. Perjalanan hidup Kalla, yang berlatar belakang pengusaha dan ekonom Universitas Hasanuddin, melengkapi warna kepemimpinan nasional bersama para ekonom teknokrat seperti Boediono.
Memasuki era kepemimpinan selanjutnya, K.H. Ma’ruf Amin mencatatkan diri sebagai wakil presiden tertua saat dilantik pada usia 76 tahun, membawa latar belakang ulama dan pesantren ke dalam istana. Sebaliknya, Gibran Rakabuming Raka dilantik pada usia 37 tahun sebagai wakil presiden termuda, menciptakan selisih usia hampir empat dekade di dalam satu jabatan konstitusional yang sama.
Secara keseluruhan, riwayat kepartaian dan latar belakang para wakil presiden Indonesia memperlihatkan transformasi politik yang sangat dinamis dari masa kemerdekaan hingga era modern. Dari tokoh pergerakan, raja, militer, wartawan, ekonom, ulama, hingga kalangan pengusaha, seluruh figur tersebut telah membentuk mozaik kepemimpinan republik dengan keunikan kisah hidup serta kontribusinya masing-masing. (ft)
*Penulis adalah Sosiolog Universitas Negeri Gorontalo
