LIMBOTO, RealitaNews – Perhelatan akbar petani dan nelayan se-Indonesia yang dikemas dalam Pekan Nasional (Penas) Tani Nelayan XVII tinggal menghitung hari. Para peserta dari berbagai daerah pun mulai berdatangan di lokasi utama, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Kontingen Provinsi Maluku menjadi rombongan pertama yang menginjakkan kaki di Bumi Serambi Madinah pada Minggu (14/06/2026).
Namun, sebuah fakta mengejutkan menyeruak di balik kedatangan kontingen perdana ini. Ekspektasi bahwa Penas akan menjadi panggungnya para petani dan nelayan tulen tampaknya sedikit bergeser. Pasalnya, sebagian besar rombongan yang dikirim justru didominasi oleh kalangan pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sesuai data yang kami dapatkan diSekretariat Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Gorontalo, terdapat ketimpangan komposisi tersebut, bahwa Maluku mengirimkan total 163 personel. Mirisnya, dari jumlah tersebut, hanya ada 22 orang peserta utama yang berasal dari unsur petani dan nelayan. Sementara 141 orang sisanya merupakan pejabat dan ASN yang berstatus sebagai pendamping serta peninjau.
Kondisi ini jelas menabrak Pedoman Umum (Pedum) pelaksanaan Penas. Di dalam pedum, aturan komposisi kepesertaan sudah disyaratkan dengan tegas, yakni 70 persen harus diisi oleh unsur petani dan nelayan, sedangkan 30 persen sisanya dialokasikan untuk pendamping dan peninjau.
“Tidak sesuai sama sekali,” ujar petugas sekretariat.
Saat disinggung dengan nada kelakar apakah ajang ini telah berubah fungsi menjadi “Pekan Nasional ASN”, petugas sekretariat hanya tertawa lepas. “Tidak tahu,” jawabnya singkat menyiratkan ironi.
Melihat potret dari kontingen Maluku ini, diharapkan pemerintah provinsi lain yang saat ini masih dalam perjalanan atau bersiap menuju Gorontalo, dapat mengevaluasi dan menyesuaikan kembali komposisi utusan mereka agar tetap patuh pada pedoman umum Penas yang telah disepakati.
Kepanitiaan Lokal Kurang Bersinergi, Peserta Sempat Jadi Rebutan
Tak hanya persoalan komposisi kepesertaan, nasib kurang beruntung juga harus dialami oleh Kontingen Maluku setibanya di lokasi. Berdasarkan pantauan awak media di lapangan, rombongan perdana ini sempat menjadi bahan “perebutan” terkait urusan pemondokan antara Liaison Officer (LO) internal KTNA dan LO dari pihak Pemerintah Daerah Gorontalo.
Situasi yang kurang elok ini sangat disayangkan, mengingat posisi Maluku sebagai tamu pertama yang seharusnya mendapat sambutan hangat tanpa adanya tumpang tindih koordinasi dari pihak tuan rumah.
Aksi saling klaim penanganan peserta di antara dua lembaga yang berbeda ini menunjukkan masih adanya celah komunikasi dalam kepanitiaan lokal. Publik pun berharap ego sektoral antara Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kabupaten Gorontalo, dan organisasi KTNA dapat segera disinergikan kembali.
Evaluasi cepat dari panitia induk sangat dinantikan agar insiden serupa tidak terulang pada kontingen-kontingen lain yang akan segera mendarat di Gorontalo. (RN/AT)
