LIMBOTO — RealitaNews.net – Suasana santai di Warkop Emy, Komplek Menara Keagungan Limboto, mendadak bergeser menjadi diskusi serius ketika isu mengenai Hutan Tanaman Industri (HTI) diangkat ke permukaan. Momen ini terjadi dalam acara “Ngopi Bareng” antara Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan komunitas warkop serta tokoh masyarakat setempat, Minggu (13/9/2026).
Acara yang awalnya diisi dengan pembahasan program-program pemerintah yang menyentuh langsung para pelaku UMKM itu, berlanjut dengan sesi dialog terbuka.
Dalam kesempatan tersebut, salah seorang perwakilan komunitas warkop, Meys Kiraman, melontarkan pertanyaan tajam mengenai sejauh mana kontribusi riil dari perusahaan pengelola konsesi HTI yang beroperasi di wilayah Gorontalo.
Menurut Meys, dampak keberadaan HTI selama ini belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat, khususnya dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menanggapi pertanyaan kritis tersebut, Gubernur Gusnar Ismail lantas memberikan ruang klarifikasi dengan mempersilahkan Mansir Mudeng selaku Staf Humas perusahaan pengelola konsesi HTI untuk berbicara demi menjaga keseimbangan informasi.
Namun, Mansir Mudeng tidak memberikan tanggapan atau penjelasan apapun atas pertanyaan yang diajukan oleh Meys.
Gubernur kemudian mengambil alih penjelasan dengan memaparkan bahwa sistem pengelolaan yang digunakan selama ini menggunakan skema bagi hasil. Ia menilai transparansi semacam ini sangat krusial untuk diketahui oleh publik, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konsesi.
“Kami akan berupaya secara transparan untuk menyampaikan hal ini, jangan sampai skema yang disepakati hanya sekadar kesepakatan di atas kertas namun tidak berdampak pada masyarakat,” ujar Gubernur Gusnar Ismail di hadapan para peserta diskusi.
Kendati demikian, hingga obrolan santai tersebut berakhir, rincian angka pasti mengenai besaran nominal bagi hasil yang diperoleh Pemerintah Provinsi Gorontalo belum juga terungkap ke publik sejak perusahaan pengelola konsesi HTI beroperasi di wilayah ini.***(AT)
