Perkara 80 Karung Sianida di Gorontalo Mandek, Bea Cukai Lempar Tanggung Jawab ke Kanwil Suluttenggo

GORONTALO UTARA (RealitaNews) — Penanganan kasus temuan 80 karung bahan berbahaya dan beracun (B3) jenis sianida oleh tim gabungan di Kabupaten Gorontalo Utara menemui jalan buntu. Sudah dua bulan berlalu sejak penangkapan dilakukan, progres penyidikan perkara ini justru belum menemui kejelasan.

Tim gabungan yang terdiri dari Polairud, Bea Cukai, dan Lanal Gorontalo sebelumnya sukses mengamankan sebuah truk merah bernomor polisi DM 8023 FA. Truk tersebut kedapatan bermuatan 80 karung sianida di sebuah gudang dekat gilingan padi di Desa Tolinggula Tengah, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, pada Jumat dini hari, 25 September 2026. Selain kendaraan dan barang bukti, petugas turut mengamankan tiga orang karyawan gudang.

Kendati demikian, pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Gorontalo menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan lebih lanjut terkait perkembangan kasus tersebut.

“Kami tidak berhak menjawab sebab kasus ini sudah ditangan oleh Kanwil Bea Cukai Suluttenggo,” ujar Kepala Kantor Bea Cukai Gorontalo, Yudhi Douane, saat dikonfirmasi pada Jumat, 13 November 2026.

Sementara itu, upaya konfirmasi yang dilayangkan kepada Bagian Humas Kanwil Bea Cukai Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo (Suluttenggo) di Manado melalui pesan singkat WhatsApp hingga berita ini diturunkan belum mendapatkan respons.

Disorot Publik, Pemilik Gudang Diduga Anggota DPRD Masih Melenggang Bebas

Kasus ini kian menyita perhatian publik lantaran gudang tempat penyimpanan dan truk pengangkut sianida tersebut diduga kuat milik AR, seorang oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo.

Meski namanya terseret dalam pusaran perkara bahan berbahaya, AR terpantau masih leluasa menjalankan aktivitasnya sebagai wakil rakyat, termasuk saat menghadiri kegiatan reses pada pekan lalu. Situasi ini memicu sorotan tajam dari masyarakat yang menilai penegakan hukum berjalan lambat dan terkesan tebang pilih.

Masyarakat dan berbagai elemen publik mendesak agar aparat penegak hukum terus mengembangkan penyidikan secara transparan dan tuntas, serta memproses siapa pun yang terbukti paling bertanggung jawab atas kepemilikan puluhan karung bahan beracun ilegal tersebut.***

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *