GORONTALO REALITANEWS — Proses penanganan laporan dugaan pelanggaran etik terhadap anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Ance Robot, oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo menuai polemik. Arsad Tuna selaku pihak pelapor secara tegas menyatakan kekecewaannya setelah mengetahui Badan Kehormatan berencana melibatkan pihak Bea Cukai Gorontalo dalam proses penyelidikan kasus tersebut.
Kekecewaan ini muncul setelah laporan pengaduan yang telah dinantikan selama satu bulan lamanya justru memunculkan agenda pemanggilan terhadap instansi kepabeanan tersebut, sebagaimana dilansir dari Ulanda.id, Selasa (17/11/2026).
Arsad menegaskan bahwa substansi aduan yang ia layangkan tidak memiliki korelasi hukum ataupun administratif dengan penegakan hukum yang sedang berjalan di pihak Bea Cukai Gorontalo terkait perkara penangkapan 80 karung bahan berbahaya dan beracun (B3) jenis sianida di Tolinggula.
“Laporan aduan yang saya ajukan terhadap Ance Robot murni dugaan pelanggaran etika atas dugaan keterlibatannya dalam perdagangan bahan berbahaya dan beracun (B3) jenis sianida, sebagaimana yang diatur dalam tata tertib DPRD dan UU MD3,” kata Arsad dengan nada tegas.
Ia juga menambahkan, apabila Bea Cukai dihadirkan hanya sekadar kapasitas sebagai saksi, maka secara keadilan Badan Kehormatan seharusnya turut menghadirkan pihak Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) dan Polairud Polda Gorontalo yang juga memahami penanganan di lapangan.
Tanggapan Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo
Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo, Sun Biki, saat dikonfirmasi oleh awak media terkait pelibatan Bea Cukai dalam agenda penyelidikan etik ini, meminta agar substansi tersebut untuk sementara waktu tidak dipublikasikan (off the record).
“Masih off the record dulu, wa?” jawabnya singkat melalui pesan WhatsApp.
Ketika didesak mengenai maksud dari status off the record tersebut, Sun Biki menjelaskan bahwa penjelasan resmi baru bisa diberikan pada hari Senin pekan depan terkait alasan pemanggilan pihak Bea Cukai. Namun, saat didesak lebih jauh mengenai urgensi pelibatan instansi tersebut, ia kembali enggan memberikan komentar terbuka.
“Belum bisa dijelaskan,” ujar Sun Biki singkat.
Hingga berita ini diturunkan, Sun Biki belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi mengenai dugaan apakah langkah pelibatan Bea Cukai—yang sedang menyidik perkara 80 karung sianida di Tolinggula—berpotensi dinilai sebagai upaya melindungi pihak tertentu, mengingat ranah etik dan penegakan hukum pidana merupakan dua domain yang berbeda.
Desakan Profesionalisme dan Transparansi
Sebagai pihak pelapor, Arsad berharap agar Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo dapat bekerja secara profesional, terbuka, dan transparan dalam mengusut tuntas laporan pengaduan ini. Menurutnya, Badan Kehormatan memegang peranan krusial sebagai benteng terakhir penegakan etika legislatif demi menjaga marwah dan kredibilitas lembaga DPRD di mata masyarakat.***













