Oleh: apt. Hendrawan Dwikarunia Datukramat, S.Farm, CMSL., CSDP., CMC. (Direktur GERAKAN Institute & Eks Presiden BEM UNG 2023)
Pernahkah Anda merasa menjadi pengemis di rumah Anda sendiri? Perasaan itulah yang menyergap kami ketika berhadapan dengan tembok tebal birokrasi Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Minggu sore (27/9/2026), di tengah kepulan asap kopi Warkop JDS 35, diskusi Suarakampus Mobile yang dipandu Dr. Sahmin Madina, M.Si. (Wakil Rektor UIN Sultan Amai) membedah tema “Politisi Bisa Berganti, Rakyat Tetap Berdaulat”. Namun, kedaulatan macam apa yang kita banggakan jika untuk bertemu pemimpinnya saja, rakyat pemilik gagasan harus mengantre di belakang para pemilik modal?
Di hadapan pimpinan wakil rakyat, akademisi, dan insan pers, saya menelanjangi sebuah realitas pahit: mandat kekuasaan yang seharusnya dipakai untuk “melayani”, kini menyusut menjadi arogansi feodal.
Birokrasi kita hari ini ibarat etalase mewah yang hanya ramah pada mereka yang datang membawa bendera politik, jas jabatan, atau koper investasi. Bagi mereka, karpet merah digelar. Tapi bagi kami, anak muda yang datang membawa ide murni untuk daerah? Kami dibiarkan mematung di ruang tunggu, ditemani janji “nanti dihubungi kembali” yang tak pernah ditepati.
Surat yang Mati di Laci Ajudan dan Ironi Rakyat Kecil
Mari pakai logika akal sehat. Kami datang membawa nama institusi Universitas Negeri Gorontalo (UNG). Kami didukung oleh rekomendasi Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI). Kami terdidik, terorganisir, dan mandiri secara intelektual. Namun, jika kami saja diperlakukan seperti angin lalu—surat audiensi ditumpuk berdebu di meja staf tanpa kejelasan—lantas bagaimana dengan rakyat kecil?
Coba bayangkan nasib petani yang tanahnya diserobot, nelayan yang kehilangan ruang tangkap, atau warga miskin yang datang ke kantor gubernur sekadar menuntut hak dasar mereka. Jika tawaran solusi dari kaum intelektual saja diabaikan dengan begitu pongah, apalagi rintihan rakyat yang tak punya relasi kuasa? Fakta ini adalah tamparan keras. Slogan “Melayani Rakyat” hanyalah pepesan kosong di baliho kampanye, sementara di kantor pemerintahan, mereka hanya melayani “yang setara”.
IYIS 2026: Saat Daerah Lain Mengejar Ide, Gorontalo Membuangnya
Sikap tuna-empati birokrasi ini terjadi di tengah inisiasi besar yang sedang kami bangun: Indonesia Youth Impact Summit (IYIS) 2026. Ini bukan acara kumpul-kumpul biasa. Melalui IYIS 2026, akademisi dan saintis muda dari seluruh Indonesia akan menyumbangkan esai ilmiah dan cetak biru kebijakan yang ber-impact langsung. Dan kami menempatkan Gorontalo sebagai impact region (pusat implementasi).
Pemerintah daerah biasanya harus menghamburkan APBD miliaran rupiah untuk menyewa konsultan demi mendapatkan kajian semacam ini. Kami membawanya secara gratis, dengan 8 (delapan) pilar resolusi urgen penentu masa depan:
1. Ekonomi, Kewirausahaan dan Kesejahteraan: Solusi konkret untuk hilirisasi nilai tambah, UMKM, dan penciptaan ruang kerja baru.
2. Ketahanan Pangan dan Gizi: Strategi ketahanan pasok lokal dan regenerasi petani muda.
3. Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan SDM: Peta jalan vokasi, literasi, dan inovasi pendidikan yang inklusif.
4. Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial: Desain jaring pengaman sosial dan inovasi layanan primer bagi kelompok rentan.
5. Hukum, Keadilan Sosial dan Tata Kelola Pemerintahan: Reformasi layanan publik yang transparan dan anti-korupsi.
6. Pengembangan Komunitas dan Kepemudaan: Model pemberdayaan desa berbasis civic engagement anak muda.
7. Inovasi, Sains, Teknologi dan Transformasi Digital: Implementasi GovTech, AI, dan digitalisasi layanan.
8. Lingkungan, Energi, SDA dan Pembangunan Berkelanjutan: Peta jalan transisi energi, ekonomi sirkular, dan penyelamatan ekologi.
Ribuan pemuda dan jejaring rektor nasional sedang menatap Gorontalo. Namun, sungguh memalukan, tuan rumahnya sendiri justru sedang tertidur lelap, terkunci dari dalam oleh kesombongan birokrasinya sendiri.
Suara Perlawanan yang Tervalidasi
Beruntung, nalar publik masih hidup. Gugatan ini memantik kemarahan kolektif yang positif di forum tersebut. Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Drs. Ridwan Monoarfa, MM., merasa tertampar dengan fakta ini dan berkomitmen menggunakan tuas pengawasan legislatif untuk mendobrak birokrasi eksekutif yang beku.
Validasi ketajaman ide ini juga diamini oleh para pemikir kampus. Dr. Ramli Mahmud, S.Pd, M.A (Akademisi UNG) dan Ekaputra Santoso, M.Si (Akademisi UIN) sepakat bahwa birokrat yang menutup diri dari pemuda adalah birokrat pembunuh masa depan. Jurnalis senior Medgo.ID, Ridwan Mooduto, bersama elemen BEM, LSM, dan Cendekiawan yang memadati warkop sepakat untuk merapatkan barisan. Jika eksekutif memilih tuli, gerakan sipil akan saling menghidupkan.
Kami Bukan Musuh: Tiga Solusi Konstruktif
Tuan Gubernur dan jajaran pejabat Pemprov, bacalah ini dengan pikiran jernih: Kami bukan musuh Anda. Kami tidak sedang mencari panggung oposisi untuk menjatuhkan. Kami justru ingin berdampingan, menambal lubang pembangunan yang tak terjangkau oleh tangan pemerintah. Tapi bagaimana kita bisa berjalan beriringan jika Anda membangun tembok tebal di antara kita?
Karena kami terdidik untuk memberi solusi, berikut tiga jalan keluar konstruktif untuk mereformasi tata kelola Anda:
1. Buka Pintu, Pangkas Feodalisme (Open Door Policy): Gubernur dan Asisten Daerah harus memiliki protokol khusus untuk menerima kelompok masyarakat pemikir. Delegasikan wewenang. Jangan biarkan ide besar mati hanya karena “Bapak sedang tugas luar kota”.
2. Digitalisasi Pelacakan Surat Terbuka: Publik berhak tahu surat mereka mandek di laci siapa. Buat sistem tracking surat digital layaknya resi paket. Ini akan memaksa staf Anda bekerja cepat dan membunuh budaya “surat hilang atau kedaluwarsa”.
3. Bentuk Youth Task Force Independen: Buat desk khusus di Pemprov untuk menyerap inovasi dari kampus dan organisasi pemuda independen, tanpa melihat warna jaket organisasinya apalagi warna partainya.
Tuan Gubernur, jabatan Anda ada batas kadaluwarsanya, tetapi jejak pembangunan dari sebuah gagasan akan diwariskan lintas generasi. Berhentilah hanya ramah kepada mereka yang membawa uang dan kekuasaan. Mulailah mendengar detak jantung kedaulatan rakyat Anda sendiri. Kami akan terus melangkah dengan atau tanpa fasilitas birokrasi, tapi sejarah akan mencatat siapa yang membuka jalan, dan siapa yang memilih menjadi penghalang.
